“Saya merasa gagal, karena tidak difasilitasi dengan normal. Anggarannya hanya Rp 25 juta per tahun. Ini cukup miris,” ujarnya.
“Kemudian kendalanya juga tidak ada komunitas yang merangkul para penyandang ODA. Imbasnya penyandang ODA kesulitan berobat karena keterbatasan anggaran,” tambah Ketua Harian HIV/AIDS Kota Banjar ini.
Wakil wali kota menegaskan persoalan itu jangan disepelekan. Jangan ada lagi anggaran Rp 25 juta per tahun untuk penanganan ODHA.
Baca Juga:Pangandaran Bentuk Saber Hoax, Upaya Pemkab Tangkal Informasi Hoaks Khususnya Soal WisataUMK Pangandaran Tahun 2024 Naik Rp 67 Ribu, Nominalnya Jadi Segini
“Jumlah penderitanya akan terus bertambah kalau tidak ada dukungan penuh dari pemerintah,” kata Nana. (*)