TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis HMI Tasikmalaya menilai netralitas ASN di masa pemilu merupakan sebuah harga mati. Namun realitanya, potensi pejabat berpolitik cukup besar.
Meskipun belum ada temuan pelanggaran netralitas ASN, bukan berarti hal tersebut tidak terjadi. Namun ketika seorang pejabat kinerjanya memburuk, hal itu bisa masuk indikasi.
Hal itu diungkapkan aktivis HMI Cabang Ujang Amin yang menilai netralitas ASN merupakan hal klise. Karena bagaimana pun mereka punya kepentingan baik secara sosial maupun berkaitan dengan karier. “Sangat mungkin ASN tidak netral, masalahnya ketahuan atau tidak,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (18/6/2023).
Baca Juga:Canggih!!! Strategi Dosen Unsil Tasikmalaya Berupaya Cegah Stunting Pakai AplikasiAda Apa Ini? Petinggi Parpol di Kota Tasikmalaya Mendadak Ngopi Bareng Bahas Pemilu 2024
Apalagi secara historis, di masa lalu ASN melekat pada salah satu partai. Hal itu menjadi bukti potensi keterlibatan mereka dalam politik khususnya di masa pemilu. “Kan sejarahnya pegawai pemerintah itu memang berpolitik,” tuturnya.
Dia akui bahwa saat ini netralitas ASN sendiri tidak mudah dibuktikan. Karena mereka pun tidak akan ceroboh melakukan dukungan atau penggiringan massa secara terbuka. “Pastinya secara sembunyi-sembunyi, gila saja kalau terang-terangan,” ucapnya.
Namun disamping soal berpolitik, dia lebih menyoroti profesionalitas dan integritasnya sebagai ASN atau pejabat. Karena menurutnya ketika ASN terlibat dalam kepentingan politik, maka akan ada efek pada kinerjanya. “Pastinya fokus ASN atau pejabat itu akan terganggu, karena kalau sudah tidak netral kerjanya juga tidak akan profesional,” ucapnya.
Hal ini menurutnya bukan masalah sepele, karena imbas lebih lanjutnya kepada masyarakat. Pada hakikatnya mereka bekerja untuk melayani masyarakat secara menyeluruh. “Pelayanan kepada warga tentu akan terbengkalai ketika kalau pejabatnya sibuk berpolitik,” katanya.
Maka dari itu, pihaknya meminta pengawas pemilu bisa jeli dalam mengawasi netralitas ASN. Jika ada yang pekerjaannya bermasalah, maka hal itu bisa menjadi titik awal penelusuran. “Atau misal Lurah dan Camat kerjanya buruk dan jarang ngantor, bisa jadi energinya sudah terkuras untuk urusan politik,” imbuhnya.