BANJAR, RADARTASIK.ID – Ratusan warga yang sudah meninggal dunia masih terdata dalam daftar pemilih di Kota Banjar.
Pengamat pemerintahan dan politik Arif Budiman memberikan tanggapannya terkait masuknya data warga meninggal dunia dalam dafftar pemilih itu.
Menurut dia, masalah pendataan jumlah penduduk selalu terjadi saat menjelang Pemilu. Padahal lembaga pemerintah terdiri dari beberapa instansi. Namun validasi selalu mengalami kendala.
Baca Juga:Ini Nama dan Asal Sekolah 4 Pemain SSB Aset Husada Kota Banjar yang Pulang Bawa Trofi di VietnamHEBAT! Pemain SSB Aset Husada Kota Banjar Masuk Tim Garuda Muda Pelajar, Main di Vietnam dan Bawa Pulang Trofi
“Masalah pendataan jumlah penduduk selalu terjadi pada saat menjelang pelaksanaan Pemilu,” ujar akademisi STISIP Bina Putera Banjar itu, Minggu 18 Juni 2023.
Arif Budiman mengatakan, pada umumnya kendala data terjadi karena berbagai faktor. Mulai dari sumber daya manusia yang menjadi operator, atau tenaga teknisi pendataan yang terkadang berpindah jabatan.
Lanjut dia, faktor keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendataan tersebut. Padahal di pemerintah pusat sudah banyak menggunakan aplikasi berbasis teknologi informatika untuk membantu.
Akan tetapi, menurut dia, pemerintah daerah nampaknya belum sepenuhnya memberikan porsi anggaran yang maksimal, karena banyaknya sektor yang juga perlu mendapatkan prioritas.
“Faktor berikutnya adalah budaya, yaitu menganggap setiap kegiatan pendataan adalah proyek rutinitas yang pasti akan berulang. Padahal seharusnya walaupun terjadi pengulangan tentunya tahapannya harus lebih maju dan progresif,” katanya.
Buat Formulasi Selesaikan Soal Daftar Pemilih di Kota Banjar
Arif Budiman menjelaskan, adapun korelasinya dengan penyelenggaraan Pemilu, menurutnya akan berdampak pada Pemilu, karena DPT yang tidak valid dapat menimbulkan masalah besar.
Sehingga akan berdampak pada memudarnya kepercayaan masyarakat akan Pemilu yang jurdil.
Baca Juga:Kuy Liburan! Sensasi Botram Pinggir Pantai Karapyak, Disuguhi View Laut dan Deburan OmbakSoal Sampah Menumpuk di Pasar Banjar, Ini Jawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup
“Pendataan yang tidak valid akan menimbulkan masalah besar pada pelaksanaan Pemilu. Untuk solusinya itu bisa dilakukan oleh instansi terkait,” katanya.
Lanjutnya, soal penyelesaian daftar pemilih di Kota Banjar menggunakan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, menurutnya itu hanya soal teknis.