Manajemen dan Pengelola Banjar Water Park Dipanggil, Ada Apa?

Manajemen Banjar Water Park
DPRD Kota Banjar memanggil manajemen dan pengelola BWP sekaligus dinas terkait ke ruang rapat paripurna DPRD Banjar, Rabu 5 April 2023. Foto: Cecep Herdi/Radar Tasikmalaya
0 Komentar

BANJAR, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Banjar memanggil manajemen dan pengelola Banjar Water Park. Pertemuan pun berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Banjar, Rabu 5 April 2023.

Komisi I, II, dan III DPRD Kota Banjar memanggil dan mengumpulkan manajemen dan pengelola Banjar Water Park (BWP) karena merasa tidak tahu. Soal rencana pembangunan Museum The Mummy.

Karena itu, para wakil rakyat meminta penjelasan terkait rencana pembangunan wisata edukasi Museum The Mummy itu secara langsung.

Baca Juga:Pilkades Serentak Segera Digelar di GarutBERDOA! Bantuan Rastra di Kota Banjar Diupayakan Sebelum Lebaran

Sebelumnya, DPRD Kota Banjar tidak mendapat pemberitahuan terkait pembangunan wisata edukasi di aset milik Pemkot Banjar tersebut.

“Sejak terbangunnya MoU pihak ketiga, kami pernah meminta rencana pembangunan kepada manajemen dan pengelola BWP. Tapi sampai saat ini belum pernah mendapat laporan perencanaan itu,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Asep Saefurrohmat, Rabu 5 April 2023.

“Saya sangat menyayangkan tidak kooperatifnya BWP sebagai mitra kerja. Bahkan sejak rencana Museum The Mummy ini kami tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba viral di media sosial,” tambahnya.

Mewakili semua masyarakat baik yang setuju dan tidak tidak setuju keberadaan patung di Museum The Mummy.

“Kami kecewa dengan tidak kooperatifnya dan komunikasi yang buruk dari manajemen Banjar Water Park kepada mitra kerja di DPRD Kota Banjar. Sehingga, adanya persoalan penolakan patung Firaun itu, kami tidak mengetahui dari awal rencana pembangunannya seperti apa,” kata Asep Saefurrohman.

Wakil Ketua 1 DPRD Banjar Tri Pamuji Rudianto mengatakan, yang menjadi persoalan awal adalah tidak adanya penyampaian komunikasi dan sosialisasi, termasuk laporan pemberitahuan terkait rencana pembangunan kepada DPRD Kota Banjar.

“Ini sudah menjadi persoalan publik dan otomatis kami (DPRD Kota Banjar) memiliki kewenangan untuk masuk di persoalan ini. Kami berharap ada solusi untuk ini. Perlu langkah komprehensif oleh manajemen BWP maupun dari pihak pengelola, termasuk kajian,” kata Tri Pamuji Rudianto. (cep)

0 Komentar