Mengingat kenaikan BBM ini akan menyulitkan masyarakat menengah ke bawah, pihaknya akan konsisten turun ke jalan. Bukan hanya PMII, pihaknya akan bergabung juga dengan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan aksi lanjutan. ”Aksi ke depannya kita akan gabung dengan masyarakat termasuk petani,” tuturnya.
AKSI CIAMIS
Di Kabupaten Ciamis, sekitar 300 mahasiswa yang tergabung Aliansi Ciamis Melawan (ACM) menyampaikan aspirasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (5/9/2022). Mereka menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, reformasi Polri, dan hapuskan pasal-pasal bermasalah di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Gabungan mahasiswa tersebut berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa (APM) Ciamis Utara, Forum Mahasiswa dan Pemuda Galuh Tabayun (Formagat), Front Aksi Mahasiswa Universitas Galuh (FAM-Unigal).
Baca Juga:Gencarkan Edukasi Kesehatan kepada Masyarakat10 MILIAR UNTUK ALUN-ALUN SINGAPARNA
Massa aksi turun ke jalan sekitar 14.00 WIB dari titik kumpul Taman Lokasana. Lalu berjalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman sambil berorasi dan berselawat hingga melewati Pendopo Bupati.
Kemudian massa ACM berhenti di Gedung DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyuarakan tuntutannya. Aksi yang dijaga ketat oleh personel aparat gabungan sempat memanas dengan saling dorong. Kardus bekas pun dibakar pada pukul 14.20.
Saat terjadi ketegangan, aparat berusaha mengamankan salah seorang mahasiswa yang ikut saling dorong. Lalu, para mahasiswa lainnya ikut membantu melepaskan seorang mahasiswa yang dicengkram aparat keamanan. Setelah mahasiswa tersebut dilepaskan tensi aksi sedikit mereda.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Aliansi Ciamis Melawan, Nizar Adhari menyatakan kenaikan BBM yang tinggi akan menyengsarakan banyak masyarakat. ”Oleh karenanya, kenaikan BBM ini mesti dicabut kembali,” ujarnya.
Nizar menyebut pihaknya juga mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja menteri terkait dan Pertamina agar lebih baik lagi. Dalam menaikkan harga BBM, lembaga tersebut tidak melihat kondisi masyarakat yang sedang berupaya memulihkan ekonominya pascapandemi Covid-19. ”Meminta pemerintah (Presiden Joko Widodo, Red) harus membongkar mafia migas. Dan copot Dirut Pertamina, karena dalam mengelola energi BBM untuk kepentingan masyarakat kurang baik,” katanya.