TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kanwil DJPb (Ditjen Perbendaharaan) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Sharing Session Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Hotel Santika Tasikmalaya, Rabu (27/9/2023).
Kegiatan tersebut menghadirkan lima narasumber yang kompeten di bidangnya yakni R Wisnu Saputro SE MAP Kasubdit BLUD Kemendagri, dr Astri Hernasari MM Ketua Tim Kerja Strategi dan Transformasi RS Kemenkes, Nanang Heru Setyo P Direktorat PPK BLU DJPb Kemenkeu, Sudarto Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Hasan Sadikin, dan dr Dewi Basmala MARS Direktur RSUD Al Ihsan).
Dengan mengambil tema Menuju Pengelolaan Keuangan BLUD yang berkinerja Sehat dan Akuntabel, acara yang dilaksanakan secara hybrid ini mengundang peserta dari OPD, BLUD di lingkup Kementerian Kesehatan dan yang hadir secara offline yakni Perwakilan dari BPKAD, Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas dari Pemda Kota/Kab Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis Pangandaran dan Kota Banjar.
Baca Juga:Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Siswa Didorong Teladani Akhlak RasulullahPoltekkes Tasikmalaya Cegah Stunting Lewat Kader KesehatanÂ
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho SE MBA dalam keynote speech menyebutkan bahwa seminar dan sharing session tata kelola BLUD ini untuk memberikan pemahaman kepada entitas pemerintah daerah yang menjalankan mandat penyedia layanan dasar kepada masyarakat, khusus di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya, pihaknya mengundang sebagai peserta dari BLUD; mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kegiatan ini bertujuan sebagai penerapan salah satu tugas Kanwil DJPb dan KPPN sebagai pengelolaan keuangan daerah atau financial advisor. Tentunya agar BLUD meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja layanannya,” katanya kepada Radar, Kamis (27/9/2023).
Agar dapat tercapai tujuan BLUD berkinerja sehat dan profesional, dihadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing termasuk praktisi dari Rumah Sakit yang sudah berhasil dalam menerapkan tata Kelola BLU yaitu RSUP Hasan Sadikin dan dan RSUD Al Ihsan yang sudah berhasil menerapkan tata Kelola BLUD.
Pihaknya juga mengundang pengampu kebijakan di daerah yakni BPKAD. Itu supaya matching bahwa kemandirian profesionalitas BLUD harus didukung oleh pemerintah daerah.