“Konsultan seperti apa ya, workshop saja bayarannya hampir setengah miliar. Ini keren, ketika warganya belum di-edukasi apa-apa dan masih belum paham menyeluruh kalau pemerintahnya punya alokasi besar untuk belanja alat canggih, sementara jasa konsultan sebegitu hebat dan nyaris ada tiap tahun,” selorohnya.
Berkaca dari Kabupaten Sumedang yang membelanjakan anggaran untuk program berbau digital yang hanya dirintis 2-3 tahun terakhir, sambung Nandang, sudah terbukti, meski setiap programnya tidak menggaungkan tagline smart city, sumedang sudah mempraktikkan pemanfaatan teknologi informasi dengan nyata. “Paperless, tatap muka berkurang, absensi semua via aplikasi. Tanda tangan tidak pakai tanda basah sudah elektronik semua, paling tidak dari output saja sudah kelihatan,” tuturnya.
Padahal, lanjut Nandang, alokasi biaya belanja urusan internetnya Kabupaten Sumedang hanya mengocek anggaran di angka Rp 1,5 miliar, Rp 2 miliar dan tahun ketiga Rp 5 miliaran. Sementara di Kota Tasikmalaya, Pemkot berbelanja internet saja di Tahun 2020 tembus pada angka Rp 9 miliaran. “Setiap tahun kita tahu Kemenpan RB memberikan penilaian bagi daerah yang sudah menunjukkan eksistensi dan pemanfaatan teknologi dalam konteks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sumedang kita tahu urutan berapa dari penghargaan itu, meski secara wilayah dia luas ada perubahan nyata, dan bisa dibedakan pra dan pasca adanya belanja urusan digital atau pemanfaatan teknologi informasi,” analisis Nandang.
Baca Juga:Proyek Bodong Smart CityKorban Pemerkosaan Melahirkan
Ia menduga efektivitas alokasi anggaran yang telah dikucurkan selama enam tahun terakhir, tidak efektif. Sebatas dijadikan wadah untuk kepentingan tertentu, ditandai banyaknya dana yang dihabiskan untuk belanja jasa konsultasi, mulai dari perencanaan dan lain sebagainya.
“Maka sudah jelas perlu adanya audit baik oleh DPRD maupun aparat penegak hukum dan masyarakat. mempertanyakan sejauh mana efektivitas anggaran yang sudah dikucurkan selama ini, terhadap pelayanan atau kemudahan masyarakat dalam menerima dan menyampaikan informasi ke pemerintahnya,” tegas dia. (igi/rga)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!