TASIK, RADSIK – Program smart city atau kota pintar merupakan langkah pemerintah dalam memberikan kemudahan layanan, salah satunya melalui sistem digital. Namun di Kota Tasikmalaya program tersebut diwarnai dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum Aparat Sipil Negara (ASN).

Hal ini bermula ketika Pemerintah Kota Tasikmalaya mencanangkan program smart city. Salah satunya yakni pengembangan model aplikasi untuk klaster pendidikan dan kesehatan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tahun anggaran 2017.

AT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan kongkalikong dengan FPL selaku konsultan pada pengembangan aplikasi tersebut. Di mana program dengan anggaran mencapai Rp 460 juta itu tidak dilaksanakan alias bodong.

Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik, Login

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!

 

%d blogger menyukai ini: