TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pergeseran enam pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Tasikmalaya dinilai tidak akan efektif.
Sebab, penempatan figur-figur yang dirotasi tidak sesuai dengan kemampuan bidang mereka. Sebaliknya, pergeseran pegawai itu dinilai malah bisa memicu masalah di lain hari.
Beberapa instansi yang mengalami pergeseran pejabat eselon II itu antara lain Dinas Pendidikan, DPUTR, Dinas Sosial, DPTMPSP, Dishub dan staf ahli.
Baca Juga:Linmas Sambut Positif Upaya Pemberian Legalitas dan Kesejahteraan yang JelasBaru Sehari Dilantik, Nama Dua Kepala Dinas yang Baru Langsung Dicatut Orang Tak Bertanggungjawab
“Entahlah, kenapa pergantiannya baru sekarang ini. Kami lihat tidak akan efektif atau membawa perubahan signifikan dalam pelayanan atau perbaikan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi kepada Radar, Jumat (6/10/2023).
Ia menyebut bahwa ada kemungkinan awal tahun 2024 sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot akan mengalami perubahan.
Beberapa diantaranya bakal dilebur dengan dinas lain yang kewenangannya serumpun. Sehingga rotasi mutasi itu dinilai tidak akan memberikan efek apa pun.
“Jadi kan awal tahun, kemungkinan akan diubah juga (susunan pegawai). Untuk apa sekarang dirombaknya (pergeseran, red),” kata Ketua DPC PDIP tersebut.
Muslim pun menyangsikan terjadi efektivitas pergantian kepala Dinas Pendidikan. Sebab pejabat barunya paling hanya efektif bertugas dua bulanan lagi.
“Kenapa tidak diurus yang Bappelitbangda dulu lah. Kemarin-kemarin kan banyak perdebatan di berbagai kalangan. Urgensi yang kemarin digeser, tidak kelihatan apa krusialnya,” keluh dia.
“Jadi gimana mau menyesuaikan tugas baru. Desember juga langsung perpisahan, eloknya jangan diberi beban tugas berat. Apalagi pengelolaan anggaran dinas ini (Pendidikan) besar angkanya. Ada dari pusat, provinsi termasuk dari APBD kota,” sambungnya.
Baca Juga:Ketua Kwarcab Ciamis Tegaskan Anggota Pramuka Wajib Punya KTAMerlawu di Wanasigra: Menjaga Jejak Leluhur di Situs Gandoang Ciamis
Ketua Fraksi PAN Kota Tasikmalaya Enan Suherlan berpendapat sama. Ia khawatir, digesernya Hendra Budiman ke Dinas PUTR dan menyisakan kekosongan pejabat definitif di kursi Kepala Dinas Sosial bisa menjadi persoalan.
“Kita ketahui dinas ini memberikan layanan yang strategis menyangkut pelayanan warga kurang mampu, mengontrol distribusi bantuan sosial, juga kaitan lain nya. Itu kok bisa dikosongkan,” katanya.