Tentunya tidak akan menggadaikan keilmuan serta kredibilitas seorang direktur kementerian untuk sekadar mengakomodir kepentingan politis atau pesanan pihak tertentu.
“Ya terkecuali Pj wali kotanya yang berkehendak menggeser A ke B, itu atas pertimbangannya sendiri merujuk hasil pansel. Justru kita juga menganalisa lagi, ini isu digulirkan apakah bocoran atau pengalihan konsentrasi publik,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi, tidak menampik isu perpindahan pegawai itu sudah santer di tengah masyarakat.
Baca Juga:21 Orang di Kota Tasikmalaya Ini Terciduk Melakukan Aktivitas Haram di Malam MingguSoal Pameran UMKM di Acara Apeksi, Dinas KUMKM Perindag Merasa Tak Terlalu Berefek Pada Pemasaran Produk
“Informasi begitu. Kami di DPRD juga dapat pertanyaan dan memang mengherankan, kenapa ukurannya seperti H Dudi Mulyadi dipindah? Tidak berhasil urusan apa? Kepentingan politik atau gimana kebijakan itu? Pansel harus jelas. Jangan jadi like dislike dong, harus profesional,” tegasnya.
Ketua DPC PDIP ini menaksir isu yang beredar terkesan mengarah kepada pendekatan politis. Bukan profesionalitas, selayaknya kebijakan seorang direktur di level Kemendagri.
“Tentunya Pak Pj wali kota pakai normatif aturan dan analisa dari sisi objektivitas kinerja. Tapi kok yang muncul isunya, digeser karena urusan bantuan provinsi serta isu lainnya. Loh, itu bukan ranah kadis. Mereka kan selalu usulkan ke Pemprov, harusnya kepala daerah menguatkan untuk melobi supaya kucuran anggaran dipastikan turun, jelaskan apa yang jadi kebutuhan daerah, bukan malah diganti kadisnya,” keluh Muslim.
Tidak hanya itu, Kadinsos yang saat ini bertugas pun dinilai tak linier dipindah ke PUTR. “Kalau pun harus digeser, ya dari Kadisnaker atau Perwaskim relevan background-nya. Toh Kadinsos kini juga tugasnya bagus kita rasa, selalu eksis programnya jalan,” telaahnya. (*)