Ia pun meminta Cheka menerapkan hasil studi yang didapat dari Kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu.
Sehingga partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah juga bisa meningkat.
“Sayang sudah berguru ke Sumedang tak semua dipraktikan hanya ambil pencitraan saja. kelanjutannya mana, kan sudah bagus mendata kemiskinan diverifikasi, jangan larut dengan habbit Pemkot padahal dia memegang misi kelima tugas Pj wali kota yakni reformasi birokrasi mindset diterapkan keterbukaan,” sambung dia.
Baca Juga:Tekan Inflasi Selama Ramadhan, Pemkot Banjar Segera Gelar Operasi Pasar MurahPj Wali Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik
Dia menceritakan, sejumlah instansi yang diminta informasi kaitan anggaran, kerap tidak melayani.
“Terutama untuk RKA, DPA, LRA, katanya itu dokumen yang dikecualikan. Paling kita diberi salinan yang berisi rangkuman anggaran yang kita rasa hanya gambaran umum secara normatif,” kata dia.
Mahasiswa STSIP Tasikmalaya, Jaja Mardiansyah mengakui hal serupa. Saat beberapa instansi dimintai informasi kaitan realisasi program Pemkot, sulit didapatkan.
Penanganan Bencana Alam, Pemkab Garut Siapkan Anggaran Rp 20 Miliar Tahun 2024
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tasikmalaya tersebut, berpendapat penting publik mengetahui apa yang direncanakan dan telah dikerjakan oleh pemkot. Menginginkan keterbukaan sedetail mungkin.
“Bagaimanapun menurut saya pribadi, keterbukaan secara mendetail ini justru memberikan pemahaman yang utuh bagi mahasiswa atau masyarakat pada umumnya. Sehingga meminimalkan adanya dugaan atau pandangan negatif tentang pemkot,” dorongnya. (Firgiawan)
Baca berita dan artikel lainnya di google news