TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Keinginan masyarakat untuk bisa mengakses dokumen anggaran secara eksplisit sampai sekarang masih cukup sulit.
Dokumen digital yang tersedia di website Pemkot Tasikmalaya hanya berupa ringkasan. Hal ini disayangkan sejumlah kalangan.
Pemerhati Kebijakan Politik Anggaran Nandang Suherman menuturkan Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah sebenarnya pernah belajar ke Kabupaten Sumedang mengenai keterbukaan pengelolaan anggaran daerah.
Tim Paslon 03 Keberatan dengan Proses Pemilu Presiden 2024 di Kota Tasikmalaya
Baca Juga:Tekan Inflasi Selama Ramadhan, Pemkot Banjar Segera Gelar Operasi Pasar MurahPj Wali Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik
Permasalahan anggaran di Sumedang, kata dia, sudah sangat terbuka. Siapa pun bisa mengetahui dan mengunduh dokumen anggaran pemerintah.
Hal baik seperti ini seharusnya dicontoh pemerintah Kota Tasikmalaya yang sampai saat ini dinilai masih tabu soal keterbukaan anggaran.
“Mereka (Sumedang, Red) terkoneksi dan terintegrasi sampai ke desa-desa, dana berapa, dan lain-lain ada. Warga ramai tuh dan partisipatif. Warga akhirnya menganalisa, apa saja yang dikerjakan, itu kan baik partisipasi dalam mengawal uang rakyat dipergunakan eksekutif,” kata pengajar Sekolah Politik Anggaran Perkumpulan Inisiatif tersebut.
Mereka juga terbiasa membuka perencanaan pembangunan termasuk penganggaran kepada masyarakat.
Dengan begitu masyarakat menjadi tahu sejauh mana keberpihakan penganggaran pemerintah.
Masyarakat juga menjadi lebih partisipatif dalam menentukan arah pembangunan daerah. Termasuk berdiskusi dan mengawasi apa yang dilaksanakan pihak eksekutif.
“Sayangnya, (di Kota Tasikmalaya, red) begitu dibuka websitenya beberapa kali diakses tetap tak ada APBD yang ada 2023 itu pun ringkasan doang. Batang tubuh Perda saja. Kita yang klaim smart city tapi smart mesem, pelit soal dokumen anggaran. Kami heran. Harusnya sedinamis ini daerahnya, mindset pejabat harus melek,” keluh Nandang.