TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Peranan pemerintah di daerah tampaknya sangat minim dalam program-program bantuan dari pusat. Soal BLT El Nino saja, Dinas Sosial kebingungan untuk memberikan penjelasan.
Pemerintah pusat memiliki program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Hal ini sebagai kompensasi bagi masyarakat tertentu, atas dampak kondisi cuaca yang berimbas kepada perekonomian.
Kompensasi itu berlaku untuk bulan November dan Desember dengan total bantuan Rp 400.000. Dari informasi yang dihimpun Radar, bantuan tersebut akan segera cair.
Baca Juga:Ada Fatwa Haram MUI, Produk Pro Israel Tetap Beredar di Pasar, Minimarket, Toserba Sampai Supermarket di TasikmalayaSiswa dan Guru SDN Karikil Tasikmalaya Berdonasi Untuk Palestina
Terkait pencairan BLT El Nino ini, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Wawan Gunawan mengaku program dari pusat itu tidak melibatkan pemerintah daerah. Distribusinya pun langsung kepada masyarakat yang menjadi penerimanya. “Jadi langsung dari pusat ke bawah,” ungkapnya saat dikonfirmasi Radartasik.id, Selasa (14/11/2023).
Maka dari itu pihaknya tidak bisa memberikan kepastian soal waktu pencairannya. Bahkan siapa penerimanya pun tidak ada tembusan ke Dinas Sosial. “Apalagi kalau sampai BNBA (By Name By Addres) penerima,” ucapnya.
Meskipun tidak dilibatkan, bukan berarti pihaknya bisa lepas tangan begitu saja. Karena biasanya ketika ada persoalan, Dinsos selalu menjadi sasaran komplain dari warga. “Kalau ada apa-apa ya kami juga yang jadi sasaran (protes),” tuturnya.
Jika dilihat dari sasaran program merupakan warga yang tercatat sebagai penerima PKH, artinya mereka akan mendapatkan bantuan ganda. Yakni bantuan dari PKH dan juga BLT El Nino. “Ya mungkin jadi dapat dua, mudah-mudahan tidak ada masalah di lapangan,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi RW RT (ARWT) H Odang Saepudin juga mengaku tidak tahu menahu soal pencairan BLT El Nino. “Kurang tahu saya,” ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Forum Silaturahmi RT RW Deden Tazdad yang juga tidak mendapat informasi soal bantuan tersebut. Menurutnya RW maupun RT akan dapat laporan setelah ada persoalan di lapangan. “Sampai detik ini belum ada informasi apa-apa,” imbuhnya.(*)