Kemnaker Ungkap 268 Komponen KHL untuk Hitung UMP 2027, Ini Rincian Kebutuhan Pekerja

UMP 2027
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Dok. Kemnaker)
0 Komentar

Seluruh ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dengan jadwal tersebut, pemerintah daerah memiliki waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan proses penetapan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengusaha Dilarang Membayar Upah di Bawah Minimum

Di sisi lain, ketentuan mengenai upah minimum 2027 juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk membayar pekerja sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan.

Pasal 140 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Baca Juga:AHM Pamerkan Inovasi Terbaru di IMOS 2026, Honda Super Cub C125 Tampil dengan 3 Warna BaruBPJS Ketenagakerjaan Gandeng MADAS, Pekerja Informal hingga Pedagang Bakal Dapat Perlindungan

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 288, pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi denda yang dapat dikenakan berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.

Ketentuan ini menjadi pengingat bagi perusahaan agar memperhatikan aturan pengupahan serta memenuhi hak pekerja sesuai standar yang berlaku.

Penetapan Upah Minimum 2027 Jadi Perhatian Pekerja dan Perusahaan

Pengungkapan 268 komponen KHL oleh Kemnaker menjadi salah satu bagian penting dalam proses penentuan upah minimum 2027. Berbagai kebutuhan dasar pekerja kini masuk dalam kerangka pertimbangan yang mencakup aspek pangan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga tempat tinggal.

Meski demikian, besaran upah minimum nantinya tetap mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu sesuai ketentuan pemerintah.

Bagi pekerja, penetapan upah minimum menjadi harapan agar penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup secara lebih layak. Sementara bagi perusahaan, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan usaha dan kondisi ekonomi daerah.

Hasil akhir penetapan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2027 akan menjadi perhatian pekerja maupun pelaku usaha menjelang pemberlakuannya pada 1 Januari 2027. (*)

0 Komentar