Kemnaker Ungkap 268 Komponen KHL untuk Hitung UMP 2027, Ini Rincian Kebutuhan Pekerja

UMP 2027
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Dok. Kemnaker)
0 Komentar

Kajian tersebut menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan metodologi penghitungan kebutuhan hidup layak. Meski demikian, kerangka yang digunakan tetap disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Indonesia.

Proses penghitungan KHL dilakukan melalui kerja sama antara Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Cakupan penghitungan meliputi KHL tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Keterlibatan sejumlah lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyusun dasar penghitungan yang mempertimbangkan data dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

Baca Juga:AHM Pamerkan Inovasi Terbaru di IMOS 2026, Honda Super Cub C125 Tampil dengan 3 Warna BaruBPJS Ketenagakerjaan Gandeng MADAS, Pekerja Informal hingga Pedagang Bakal Dapat Perlindungan

KHL Menjadi Pertimbangan dalam Formula Upah Minimum 2027

Dalam mekanisme penentuan upah minimum 2027, KHL tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar penetapan upah. Kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alfa (α).

Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dengan perusahaan, perbandingan upah minimum terhadap KHL, serta faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dengan mekanisme tersebut, kondisi ekonomi setiap daerah turut menjadi faktor penting dalam menentukan kenaikan upah minimum. Daerah dengan karakteristik ekonomi berbeda dapat memiliki pertimbangan pengupahan yang berbeda pula.

Yassierli menegaskan bahwa kebutuhan hidup layak harus dipertimbangkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Pendekatan tersebut diperlukan agar penetapan upah minimum tidak hanya memperhatikan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga keberlangsungan kegiatan usaha.

Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Selain menjelaskan komponen KHL, pemerintah juga mengatur jadwal penetapan upah minimum 2027. Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Berikut jadwal batas akhir penetapan upah minimum 2027:

  • UMP 2027: 21 November 2026
  • UMK 2027: 25 November 2026
  • UMSP 2027: Paling lambat 5 hari setelah penetapan UMP
  • UMSK 2027: Paling lambat 5 hari setelah penetapan UMK
0 Komentar