pppk penuh waktu
ilustrasi: ChatGPT
0 Komentar

Arief merujuk pada siaran pers pemerintah yang juga mengatur keberlanjutan masa kerja guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah turut memberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.

Terpisah, Ketua Forum Honorer Guru Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya, Aris Yulianto juga membenarkan hal itu. Ia mengatakan, informasi pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu berlaku untuk seluruh profesi. Bukan hanya tenaga Damkar, Satpol PP, guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan.

Menurutnya, pemerintah telah menyepakati pengalihan status tersebut melalui konferensi pers pada 6 November 2026.

Baca Juga:Asia Group Boyong Karyawan Liburan ke Trans Studio CibuburKisah Humanis Kurir Diangkat dalam Komik Pengantar Kebahagiaan

“Khusus untuk guru akan dialihkan secara serentak di Januari, jumlahnya 242.482 Guru Paruh Waktu. Sementara profesi lainnya akan diangkat secara bertahap,” terang Aris.

Aris mengatakan, FHGTK Kabupaten Tasikmalaya masih menunggu regulasi pelaksanaan pengalihan status tersebut. Pihaknya berharap seluruh PPPK Paruh Waktu dapat diangkat serentak pada Januari 2027 tanpa melalui tahapan berbeda.

“Kami menunggu regulasi terkait peralihan ini. Kami tidak ingin muncul kecemburuan pada proses peralihan ini. Meski begitu,kami menghormati proses peralihan ini, pemerintah mungkin memiliki pertimbangan, kami hanya berharap realisasi dari proses peralihan ini mengedepankan rasa keadilan bagi PPPK paruh waktu semua profesi,” dorong Aris.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjar Egi Ginajar membenarkan adanya rencana pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Namun, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Iya (rencana peralihan) nanti Senin (23 November 2026) ada acara di Jakarta untuk juknis (petunjuk teknis)-nya,” ucapnya Rabu 18 November 2026.

Menurutnya, untuk sementara proses yang lebih dahulu disiapkan adalah PPPK Paruh Waktu dari profesi guru. Sementara tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas Damkar, Satpol PP, dan tenaga teknis lainnya masih menunggu petunjuk teknis.

“Belum ada juknis-nya yang lain mah, menunggu instruksi dari pusat-nya,” ujarnya.

Baca Juga:Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Kenaikan Pangkat dan Golongan ASNBoncengan Lewati Tanjakan Curam, Ini 4 Tips Aman dari Honda

Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara juga mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Saat ini, BKPSDM baru melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi terkait status PPPK, baik yang masih bertugas maupun yang telah mengundurkan diri.

0 Komentar