pppk penuh waktu
ilustrasi: ChatGPT
0 Komentar

“Kami di daerah tunggu kejelasan dari pemerintah pusat berkaitan itu,” ungkapnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Gungun, pemerintah daerah sejauh ini hanya dapat mengusulkan dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Keputusan mengenai tindak lanjut pengalihan status tetap menunggu kebijakan dan arahan resmi.

“Jadi kita ga bisa ambil kesimpulan apa-apa selagi beluma da edaran resmi dari pusat. Namun, tatkala ada informasi dari pusat melalui surat kita siap tindaklanjuti, pendataan kan kita update terus. Tinggal ditindaklanjuti kalau ada arahan jelas,” papar Gungun. (dik/nto/igi)

0 Komentar