CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Ciamis menyambut positif kebijakan pemerintah pusat terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang disepakati pada 6 November 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kualitas birokrasi, memenuhi kebutuhan pegawai, sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Dalam kesepakatan tersebut, terdapat sejumlah kebijakan strategis. Pertama, pengangkatan PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu yang dilakukan secara bertahap. Profesi tersebut meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
Baca Juga:Langkah Gerindra Usung Dua Kader di Pilgub Jabar, Budi Ahdiar: Strategi Politik di Tengah Popularitas KDMCatatan KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soal Pinjaman Daerah: Transparansi Skema Pembayaran dan Kualitas Pekerjaan
Kedua, PPPK yang telah beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 secara terbuka dan kompetitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, pemerintah memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan (cut off) Desember 2024, serta masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Kebijakan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria pemerintah. Mereka juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 yang pelaksanaannya dimulai secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Keempat, rekrutmen CPNS 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden, regenerasi ASN, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia guna memperkuat birokrasi. Formasi yang diprioritaskan antara lain polisi hutan, manggala agni, guru sekolah terintegrasi, guru sekolah unggul garuda, serta formasi lain yang mendukung program prioritas nasional.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi, mengatakan pemerintah daerah mendukung kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Ciamis menyambut positif Keputusan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati kebijakan sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini termasuk pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun 2026 dalam rangka mendukung program prioritas nasional,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi kepada Radar, Minggu (15/11/2026).