Ia menegaskan, Pemkab Ciamis belum dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut secara teknis sebelum menerima ketentuan resmi dari kementerian terkait.
“Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Ciamis masih menunggu ketentuan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian terkait yang akan dijadikan dasar untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan data BKPSDM, per 1 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Ciamis mencapai 3.518 orang. Rinciannya, 953 tenaga guru, 485 tenaga kesehatan, dan 2.080 tenaga teknis.
Baca Juga:Langkah Gerindra Usung Dua Kader di Pilgub Jabar, Budi Ahdiar: Strategi Politik di Tengah Popularitas KDMCatatan KNPI Kabupaten Tasikmalaya Soal Pinjaman Daerah: Transparansi Skema Pembayaran dan Kualitas Pekerjaan
Sambil menunggu kepastian kebijakan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu, Pemkab Ciamis juga mempersiapkan perpanjangan masa perjanjian kerja. Langkah ini diperlukan karena kontrak kerja PPPK Paruh Waktu akan berakhir pada 31 Desember 2026.
“Rencana perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dilaksanakan di awal bulan Januari 2027 mengingat kontrak kerja berakhir di tanggal 31 Desember 2026,” katanya.
Terkait jumlah PPPK Paruh Waktu yang berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027, Ai menyebut pemerintah daerah belum bisa memastikan. Begitu pula mengenai persyaratan pengangkatan, kemungkinan pemetaan ulang pegawai, serta kepastian apakah seluruh PPPK Paruh Waktu akan otomatis beralih status.
“Kita menunggu Ketentuan Regulasi dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh tahapan penataan status kepegawaian akan mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Masih menunggu ketentuan regulasi dan petunjuk teknis dari kementerian terkait,” pungkasnya. (riz)