TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah transparan mengenai skema pembayaran pinjaman daerah sebesar Rp 230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, menilai keterbukaan informasi mengenai mekanisme pengembalian pinjaman sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas dari mana sumber anggaran pembayaran, bagaimana tahapan cicilannya, serta sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Menurutnya, pembangunan jalan yang dibiayai melalui pinjaman daerah memang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, di balik pembangunan tersebut, pemerintah juga memiliki tanggung jawab jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
Baca Juga:Delapan Catatan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup untuk RAPBD 2027: Pemkab Diminta BerbenahIsu Munaslub Golkar Mencuat, Ahmad Doli Kurnia: Jangan Ada Agenda yang Memecah Partai
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu seperti apa mekanisme pembayarannya, sumber anggarannya dari mana, dan bagaimana tahapan pengembaliannya. Jadi, semuanya jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Burhanudin juga meminta pemerintah daerah memberikan kepastian terkait pembayaran tahap pertama yang harus direalisasikan tahun ini. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar publik mengetahui apakah kewajiban pembayaran dapat dipenuhi sesuai jadwal atau tidak.
“Pembayaran ke depan juga harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan secara terbuka. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” tegasnya.
Selain persoalan pembayaran, KNPI turut menyoroti kualitas pembangunan jalan yang bersumber dari pinjaman tersebut. Burhanudin mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar percepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan memiliki daya tahan yang baik.
Pasalnya, pinjaman daerah tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama beberapa tahun. Karena itu, kualitas infrastruktur yang dibangun harus sebanding dengan beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Jangan sampai pinjaman daerahnya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang, bukan hanya menikmati jalan bagus dalam waktu singkat,” ungkapnya.