Ia menilai, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek harus dilakukan secara serius, mulai dari proses pengerjaan hingga hasil akhir pembangunan. Pemerintah daerah juga harus memastikan kontraktor bekerja sesuai standar mutu dan spesifikasi yang telah ditentukan.
“Uang yang digunakan ini merupakan pinjaman daerah dan nantinya harus dikembalikan. Jadi, kualitas pembangunannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah justru menanggung kerugian akibat pekerjaan yang tidak maksimal,” tambahnya.
KNPI berharap Pemkab Tasikmalaya menjadikan transparansi pengelolaan pinjaman dan kualitas pembangunan sebagai perhatian utama. Dengan begitu, pinjaman Rp 230 miliar tersebut tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat, tetapi juga dikelola secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari. (yfi)