PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Upaya mencegah korupsi di lingkungan birokrasi tak cukup hanya mengandalkan imbauan dan pengawasan setelah pelanggaran terjadi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran mulai memperkuat langkah pencegahan melalui inovasi digital Transkip-ASN (Transformasi Pengawasan APIP melalui Sistem Kendali Konflik Kepentingan ASN).
Inovasi yang digagas Inspektorat Kabupaten Pangandaran tersebut dirancang untuk mendeteksi sekaligus mengendalikan potensi konflik kepentingan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:Komsos TNI di Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Edukasi Lingkungan Dibingkai Kepedulian SosialPemeliharaan Jalan di Kota Tasikmalaya masih Bersifat Rutin, Sejumlah Program Berlanjut Tahun Depan
Dengan sistem ini, pengawasan diharapkan lebih terarah, terukur, dan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan sejak dini.
Peluncuran Transkip-ASN dilakukan langsung Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dalam rangkaian kegiatan sosialisasi antikorupsi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Senin (9/11/2026).
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Mardalena Zebua, mengatakan inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Orientasinya tidak lagi sebatas menindaklanjuti persoalan yang sudah terjadi, tetapi memperkuat upaya pencegahan sebelum pelanggaran muncul.
“Melalui inovasi Transkip-ASN, kami ingin mendorong transformasi pengawasan APIP agar tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah terjadinya permasalahan, tetapi lebih mengutamakan langkah pencegahan sejak dini. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dapat diidentifikasi dan dikendalikan sebelum menimbulkan persoalan,” ujar Mardalena.
Menurut dia, konflik kepentingan menjadi salah satu persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan objektivitas ASN ketika menjalankan tugas dan kewenangannya, bahkan membuka celah penyalahgunaan jabatan apabila tidak dikendalikan dengan baik.
Baca Juga:Lagi! 210 Lowongan Dibuka di Kota Tasikmalaya, Pendaftaran Gratis Peluang Kerja hingga Luar NegeriBDC Kota Tasikmalaya Diintip Medan Soal Kunci Sinergi dengan Pemkot
Karena itu, Transkip-ASN dirancang sebagai sistem kendali berbasis risiko dan terencana.
Digitalisasi pengawasan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal sekaligus memperkuat kesadaran aparatur dalam menjaga profesionalitas.
Mardalena menegaskan, setiap ASN harus memahami potensi konflik kepentingan dan mampu menjaga objektivitas dalam setiap pelaksanaan tugas maupun pengambilan keputusan.
“Harapannya, inovasi ini dapat meningkatkan kesadaran seluruh ASN terhadap potensi konflik kepentingan. Setiap aparatur harus mampu menjaga profesionalitas dan objektivitas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut Transkip-ASN bukan sekadar inovasi berbasis teknologi.
Sistem tersebut juga diharapkan menjadi instrumen untuk membangun budaya kerja birokrasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.