Inspektorat pun mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih disiplin menerapkan prinsip pengendalian konflik kepentingan.
Sebab, secanggih apa pun sistem pengawasan yang dibangun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen aparatur yang menjalankannya.
“Digitalisasi Transkip-ASN diharapkan menjadi instrumen pendukung dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Namun, yang paling penting adalah komitmen seluruh ASN untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Baca Juga:Komsos TNI di Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Edukasi Lingkungan Dibingkai Kepedulian SosialPemeliharaan Jalan di Kota Tasikmalaya masih Bersifat Rutin, Sejumlah Program Berlanjut Tahun Depan
Melalui implementasi yang optimal, Transkip-ASN diharapkan menjadi fondasi penguatan sistem pengendalian konflik kepentingan di Kabupaten Pangandaran.
Inovasi ini sekaligus mempertegas posisi APIP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional dan bersih.
Pada akhirnya, pencegahan korupsi bukan hanya soal menghadirkan aplikasi atau sistem digital.
Lebih dari itu, teknologi harus diikuti keberanian menjaga integritas, agar kewenangan publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. (deni nurdiansah)