TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin melantik dan mengambil sumpah 122 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo Baru Setda Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (10/11/2026). Pelantikan tersebut menjadi yang pertama menerapkan sistem manajemen talenta dalam proses rotasi dan mutasi pejabat.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 6 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama, 55 pejabat administrator, 57 pejabat pengawas, serta 4 pejabat fungsional.
Cecep menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang mendapat kepercayaan baru. Dia juga mengapresiasi dedikasi para pejabat selama menjalankan tugas di posisi sebelumnya.
Baca Juga:Delapan Catatan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aldira Yusup untuk RAPBD 2027: Pemkab Diminta BerbenahIsu Munaslub Golkar Mencuat, Ahmad Doli Kurnia: Jangan Ada Agenda yang Memecah Partai
“Atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang baru dan terima kasih atas dedikasi yang telah dilakukan selama mengemban amanah ditempat yang lama,” ungkap Cecep.
Menurutnya, pelantikan kali ini menjadi momentum penerapan perdana sistem manajemen talenta yang telah diluncurkan pemerintah daerah. Sistem tersebut dinilai mempermudah proses pemetaan dan penempatan aparatur berdasarkan rekam jejak serta kompetensi.
“Jadi saya sangat lebih dimudahkan dengan sistem yang sekarang yang sudah begitu baik. Semua portofolio bapak/ibu sudah bisa kami lihat dalam box talent sehingga kami bisa mudah memilih siapa yang talent terbaik untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap lembaga dan dinas yang ada kekosongan,” ungkap Cecep.
Selain mengisi sejumlah jabatan yang kosong, pelantikan tersebut juga diikuti penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah. Di antaranya, perubahan nomenklatur staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik serta staf ahli bidang keuangan dan ekonomi pembangunan.
Penyesuaian juga dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yakni perubahan nomenklatur dari kepala pelaksana menjadi kepala badan.
Cecep menjelaskan, perubahan dan penyempurnaan struktur organisasi tersebut merupakan tindak lanjut ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021.
“Langkah ini sekaligus lahir dari kebutuhan objektif untuk menghadirkan birokrasi yang lebih berfungsi dan memiliki kekayaan fungsi, responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman,” terang Cecep.