“Begitu peristiwa ini terjadi, tim saya sudah ke sini. Rumahnya sudah disiapkan dan hari Senin mulai dibangun,” ungkapnya.
Selain bantuan pembangunan rumah, Nana juga telah menerima bantuan modal sebesar Rp25 juta.
Bantuan tersebut diserahkan dua hari sebelum kunjungan gubernur dan diperuntukkan bagi kebutuhan di luar pembangunan fisik rumah.
Baca Juga:OJK Catat 330 Pengaduan Keuangan di Ciamis, Warga Diingatkan Waspadai Modus PenipuanIPSI Cup XI Kota Tasikmalaya Diserbu 1.314 Atlet, Pembinaan Pesilat Muda Diuji di Arena
Dedi juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin membantu keluarga Nana.
Namun, ia menyarankan bantuan diberikan dalam bentuk uang yang disimpan melalui rekening bank agar penggunaannya lebih terencana.
“Boleh siapa saja membantu. Tetapi sebaiknya dalam bentuk uang yang disimpan di bank. Kalau uangnya tunai, saya khawatir tidak lama kemudian habis atau hilang,” katanya.
Dedi menambahkan, Pemprov Jawa Barat sebenarnya telah menyediakan aplikasi Rumah Aing sebagai saluran pelaporan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat maupun pengurus RT dan RW dapat memasukkan data rumah warga yang membutuhkan bantuan.
Dengan begitu, pemerintah memiliki informasi untuk menindaklanjuti kondisi di lapangan.
“Pintu sudah kita buka. RT dan RW boleh memasukkan rumah-rumah yang tidak layak huni ke aplikasi Rumah Aing. Programnya sudah ada,” jelasnya.
Tak hanya kondisi tempat tinggal, Dedi turut menyinggung kondisi cucu Nana.
Baca Juga:Penjualan Online Tembus 60 Persen, JG Motor Targetkan Jadi Nomor Satu se-Jawa BaratRSUD dr. Soekardjo Hadirkan ICU Baru dengan 16 Tempat Tidur, Tebar Semangat "Setulus Hati Kami Melayani"
Ia menyampaikan telah menawarkan penanganan melalui fasilitas kesehatan jiwa. Tim dari RSUD Cisarua direncanakan menindaklanjuti sesuai kebutuhan.
Temuan rumah Nana menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan tidak selalu terlihat dari jalan utama atau laporan administratif.
Di balik kawasan permukiman yang berkembang, masih ada warga yang luput dari pantauan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Program bantuan dan aplikasi pelaporan memang telah tersedia. Namun, kejadian di Kahuripan kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana aparat wilayah benar-benar mengenali kondisi warganya sendiri? (ujang nandar)