TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin memperketat pengawasan terhadap proyek fisik yang masih berjalan menjelang akhir tahun anggaran 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan fisik diminta fokus mempercepat penyelesaian proyek di lapangan.
Pengawasan dilakukan setiap hari melalui grup komunikasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH). Langkah ini dilakukan untuk memantau progres pekerjaan secara rutin, mengingat waktu penyelesaian proyek tersisa sekitar dua bulan.
Bupati Cecep mengaku telah memantau perkembangan pekerjaan dan melihat tim pelaksana mulai turun ke lapangan.
Baca Juga:Puluhan Ribu Jemaah Larut dalam Tasikmalaya Bershalawat di Alun-Alun ManonjayaAnggota DPRD Iyam Maryani: Perkuat Pengawasan Anak, Kasus Gadis Bantarkalong Tasikmalaya Jadi Peringatan
“Kemarin saya lihat sudah mulai timnya turun. Saya juga monitor lewat grup karena saya juga ikut di grup Dinas PUTRLH. Pastinya kita akan awasi terus, bukan per bulan lagi, artinya per day. Saya awasi tiap hari karena ada grupnya. Tiap hari si A ngerjain apa, si B ngerjain apa,” ujarnya saat diwawancara awak media usai pelepasan kontingen Porprov XV di halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (28/10/2026).
Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Cecep meminta agenda kedinasan yang tidak mendesak, termasuk rapat yang melibatkan OPD, disederhanakan atau dijadwalkan ulang. Dengan begitu, pimpinan OPD dan jajaran teknis dapat lebih fokus mengawasi pekerjaan di lapangan.
Ia juga telah meminta dukungan pimpinan DPRD agar kegiatan yang melibatkan dinas-dinas terkait dapat ditahan sementara selama percepatan pekerjaan fisik berlangsung.
“Intinya kita akan dorong. Makanya kemarin saya minta ke teman-teman, baik di DPRD lewat pimpinan, untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan dinas saya bilang tolong tahan dulu karena dinas kami, para pimpinan OPD dan bidang-bidang ini sedang kita ‘gas’ untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tinggal tersisa dua bulan,” katanya.
Cecep menegaskan, penyesuaian agenda bukan berarti mengabaikan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Namun, pembagian waktu perlu dilakukan agar kewajiban menghadiri rapat tidak menghambat pengawasan proyek.
“Kalau misalkan bisa disimpelkan, simpelkan karena pada saat OPD tidak hadir ke DPRD juga nanti diundang malah tidak bagus.