Sebelumnya, masalah aset yang belum tuntas ini mengemuka dalam diskusi Ikatan Purna DPRD (IPA-DPRD) Kota Tasikmalaya, Rabu (22/10/2026). Setelah 25 tahun berdiri, seharusnya aset-aset pemkab yang ada di kota sudah menjadi hak pemkot.
Pada kesempatan tersebut, Asep Safari Kusaeri dari PPP mengemukakan bahwa upaya Pemkot Tasikmalaya untuk persoalan aset tidak lagi terdengar. Padahal aturannya 1 tahun aset kabupaten yang ada di kota harus diserahkan, sementara saat ini Kota Tasikmalaya sudah berusia 25 tahun. “Apakah enggak ada keberanian dari pemerintah atau dari DPRD,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Endang Ahmad Darojat mengatakan bahwa persoalan aset tersebut butuh campur tangan dari pemerintah provinsi dan pusat. Pasalnya regulasinya pun relatif lemah sehingga harus diurus oleh pemerintah provinsi dan pusat sehingga baru akan selesai ketika terjadi konflik antardaerah. “Jadi kita ributkan saja lah,” katanya.
Baca Juga:Santri Mengerubuti Viman Alfarizi!Madinah Kecil di Kota Santri! Tahun 1888 Masjid Agung Kota Tasikmalaya Berdiri, Baru 2002 Kurma Menghiasi
H Syarif Hidayat menyampaikan penyelesaian masalah aset ini akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan juga warga Kota Tasikmalaya. “Ada yang memiliki nilai historis, ada yang memiliki nilai ekonomis,” tuturnya.
Menurutnya secara politik Pemkot Tasikmalaya memiliki peluang besar untuk bisa menyelesaikannya. Pasalnya pucuk-pucuk pimpinan saat ini berada di partai dan dukungan yang sama. Di mana kepala daerah kabupaten, kota serta pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya berasal atau didukung Partai Gerindra, termasuk Gubernur Jawa Barat serta Presiden. “Bisa selesai itu,” ujarnya yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Kursi para pimpinan yang berasal dari satu partai ini menurutnya merupakan kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan. Pasalnya dinamika politik bisa berubah di periode selanjutnya karena belum tentu bisa terulang. “Enggak tahu saya, berikutnya masih Gerindra atau tidak,” ucapnya.(Rangga Jatnika)