TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar kelompok Cipayung Plus Kota Tasikmalaya di depan Kantor Bale Kota Tasikmalaya Jumat siang (16/10/2026) berlangsung memanas.
Massa mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya hingga Kapolres Tasikmalaya Kota. Massa juga menyuarakan tuntutan prmakzulan.
Dalam aksi tersebut, massa sempat berupaya menerobos masuk ke lingkungan Bale Kota. Namun, petugas yang berjaga di gerbang berusaha menghalangi pergerakan demonstran sehingga situasi sempat memanas.
Baca Juga:148 Lulusan UBK Tasikmalaya Diwisuda, Siap Mengabdi di Dunia KesehatanWKP Geothermal Galunggung Ditetapkan Sejak 2014, Target Investasi Rp4,4 Triliun
Tak berhasil masuk melalui gerbang utama, sejumlah mahasiswa berusaha menerobos dengan melewati pagar. Massa juga mendesak agar dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Namun, upaya tersebut kembali menemui jalan buntu. Akses menuju ruangan wali kota dilaporkan dalam keadaan terkunci sehingga massa tidak dapat masuk dan bertemu langsung dengan kepala daerah.
Ketegangan pun tak terhindarkan. Kekecewaan mahasiswa memuncak karena tuntutan untuk bertemu dengan pimpinan daerah belum terpenuhi. Sebelum berupaya masuk ke lingkungan Bale Kota, massa juga sempat membakar ban di depan kantor pemerintahan tersebut. Namun, api tidak menyala lama.
Hingga pukul 15.46 WIB, belum ada pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menemui massa aksi.
Pada akhirnya mereka berhasil masuk kantor wali kota lewat pintu belakang, dan menempati ruangan staf ahli. Sementara ruangan Wali Kota Tasikmalaya dikunci.
Soroti Kemiskinan dan Kinerja Kepemimpinan
Dalam orasinya, Cipayung Plus menyoroti persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan selama kepemimpinan Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra.
Mereka menilai refleksi perjalanan pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Momentum evaluasi perlu dimanfaatkan untuk mengukur capaian program, menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata.
Baca Juga:Minat Riset tentang LPS Meningkat, 700 Peserta Ikuti KompetisiPramuka Tasikmalaya Tingkatkan Kapasitas Kader Protokol Muda
Mahasiswa juga menyoroti masa kepemimpinan Viman dan Diky yang telah berjalan sekitar dua tahun. Menurut mereka, periode tersebut semestinya menjadi waktu yang cukup untuk menunjukkan arah perubahan dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.