Persoalan kemiskinan menjadi salah satu indikator yang disorot dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menilai pemerintah kota perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi.
Selain itu, massa mengkritik kegiatan pemerintahan yang dinilai lebih menonjolkan seremoni dibandingkan penyelesaian persoalan masyarakat.
Baca Juga:148 Lulusan UBK Tasikmalaya Diwisuda, Siap Mengabdi di Dunia KesehatanWKP Geothermal Galunggung Ditetapkan Sejak 2014, Target Investasi Rp4,4 Triliun
Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk pembangunan atau penyediaan tenda megah di kegiatan pemerintahan, di tengah persoalan sosial yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Bagi mahasiswa, evaluasi kepemimpinan harus didasarkan pada capaian yang terukur, bukan sekadar kegiatan formalitas atau laporan keberhasilan program.
Desak Wali Kota dan Kapolres Dievaluasi
Tak hanya menyoroti kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Cipayung Plus juga menyampaikan kritik terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tasikmalaya.
Massa menilai upaya menjaga keamanan kota perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dalam orasinya, mereka turut mendesak Kapolres Tasikmalaya Kota agar bertanggung jawab terhadap persoalan keamanan yang menjadi perhatian masyarakat.
Bahkan, tuntutan mundur turut diarahkan kepada Wali Kota Tasikmalaya dan Kapolres Tasikmalaya Kota sebagai bentuk protes terhadap kinerja yang mereka dinilai belum memuaskan.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keamanan di Kota Tasikmalaya. Mereka menginginkan evaluasi yang terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Ujang Nandar)