TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana pengembangan geothermal Gunung Galunggung menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Tasikmalaya mendapat beragam tanggapan dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Sejumlah legislator meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum proyek tersebut dilanjutkan. Dampak lingkungan, ketersediaan air, manfaat ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat sekitar dinilai harus menjadi pertimbangan utama.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, H Oleh Soleh SH, mengatakan pengembangan geothermal Galunggung harus didahului kajian menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga:WKP Geothermal Galunggung Ditetapkan Sejak 2014, Target Investasi Rp4,4 TriliunMinat Riset tentang LPS Meningkat, 700 Peserta Ikuti Kompetisi
“Harus dikaji dulu secara komprehensif terhadap dampak lingkungan maupun dampak ekonominya, serta perlindungan terhadap warga sekitar kawasan Gunung Galunggung,” ungkap Oleh kepada Radar, Senin (12/10/2026).
Menurut Oleh, kajian lingkungan penting karena kawasan Gunung Galunggung menjadi sumber mata air untuk kebutuhan pertanian, perikanan, rumah tangga, hingga pasokan air Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, H Arip Rachman SE MM, menilai pengembangan geothermal pada prinsipnya dapat didukung jika memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
“Jadi kalau memang untuk kebaikan dan bermanfaat untuk negara dan masyarakat sekitar tidak ada masalah,” ungkap Arip.
Terkait keberatan masyarakat mengenai minimnya sosialisasi, Arip menyarankan pemerintah pusat dan daerah segera memberikan penjelasan kepada warga.
“Kalau ada yang begitu (keberatan) ya wajar saja kan selalu ada yang pro dan kontra,” paparnya.
Arip menduga kekhawatiran utama masyarakat berkaitan dengan potensi berkurangnya ketersediaan air. Karena itu, rencana pengembangan geothermal harus memastikan kebutuhan air warga di sekitar kawasan Galunggung tetap terpenuhi.
Baca Juga:Pramuka Tasikmalaya Tingkatkan Kapasitas Kader Protokol MudaMahasiswa UMB Seru-Seruan Main "Kaulinan" Tradisional
“Pemerintah daerah dan pusat harus menjelaskan ke warga masyarakat rencana itu apa manfaatnya? dan apa saja kerugiannya?,” tambah Arip.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, KH Tetep Abdul Latip MAg, juga menilai pengembangan panas bumi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, rencana tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan ekonomi.