“Akan tetapi tentu harus didahului dengan kajian yang komprehensif terkait manfaat dan mudharatnya. Jangan sampai hanya target pendapatan saja yang menjadi pertimbangannya,” dorong Tetep.
Menurut dia, pemerintah perlu memperhitungkan dampak pengembangan geothermal terhadap lingkungan, pariwisata, dan aspek lainnya. Jaminan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang tinggal di sekitar kawasan proyek juga harus diperhatikan.
“Termasuk jaminan mensejahterakan masyarakat sekitar di Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga harus belajar banyak dari daerah-daerah lain agar dampak ekonomi, sosial, lingkungan, tidak kemudian terabaikan,” ujar Tetep.
Baca Juga:WKP Geothermal Galunggung Ditetapkan Sejak 2014, Target Investasi Rp4,4 TriliunMinat Riset tentang LPS Meningkat, 700 Peserta Ikuti Kompetisi
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Gumilar Akhmad Purbawisesa, menyoroti belum optimalnya sosialisasi rencana pengembangan geothermal Galunggung. Bahkan, menurut dia, kalangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum menerima sosialisasi dari pihak terkait.
“Jangankan ke masyarakat umum ke dewan pun tidak atau belum ada sosialisasi dari pihak manapun. Yang jelas kalau manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, ya kita dukung supaya menjadi PAD yang kontinyu dan signifikan,” terang Gumilar.
Namun, Gumilar menegaskan dukungan tersebut bergantung pada hasil kajian mengenai dampak proyek. Jika dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, ia meminta pengembangan PLTPB Galunggung dihentikan.
Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan pemerintah pusat turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Galunggung yang direncanakan menjadi lokasi proyek.
“Ya harus melihat ke daerah yang sudah berjalan proyek geothermal Galunggung ini dan harus bertanya ke masyarakatnya. Bagaimana efek dari proyek ini? apakah tidak merusak lingkungan secara masif ataukah masyarakat sekitar diuntungkan dengan proyek ini,” kata dia.
Gumilar menambahkan, pemerintah daerah dapat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama warga di sekitar Gunung Galunggung. Forum tersebut diperlukan untuk menjelaskan manfaat dan risiko proyek sekaligus membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan pandangan.
“Jadi utarakan dampak positif negatifnya dan bagaimana meminimalisir dampak negatifnya sehingga semua menjadi paham dan proyek ini menguntungkan seluruh pihak baik mahasiswa dan masyarakat. Dengarkan penjelasannya, apakah sesuai dengan realita di lapangan di daerah yang sudah mengeksplorasi panas bumi ini tersebut,” paparnya. (Diki Setiawan)