“Kalau saya secara pribadi setuju dengan hal ini (pemberlakuan kembali siswa tidak naik kelas, Red), memang naik kelas (atau) tidak naik kelas tidak berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Namun sangat tidak adil jika semua disamaratakan. Disisi lain ada siswa yang rajin belajar dan sementara siswa lain malas belajar,” kata Irvan.
Dia juga menilai kehadiran perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Siswa yang jarang mengikuti pembelajaran, menurut dia, tidak semestinya memperoleh perlakuan yang sama dengan mereka yang konsisten hadir di sekolah.
Pandangan mengenai perlunya konsekuensi dalam proses pendidikan juga disampaikan Kepala SMK Manangga Pratama sekaligus Ketua MKKS SMK Kota Tasikmalaya Japar Solihin MPd. Bagi Japar, keberadaan mekanisme tersebut tidak hanya berkaitan dengan siswa. Kejelasan konsekuensi juga dapat mendorong guru lebih serius memberikan layanan pembelajaran.
Baca Juga:Mahasiswa UMB Seru-Seruan Main "Kaulinan" TradisionalTanam 7 Pot Ganja di Tengah Kebun Cabai, 2 Warga Rajapolah Diciduk Polisi
“Pada prinsipnya sekolah mendukung. Harusnya ada seperti tinggal kelas, terus ada ujian akhir sekolah, yang seperti dulu ada UN, lulus tidak lulus. Itu mendorong siswa untuk bersungguh sungguh dalam belajar yang kedua mendorong guru juga agar bersungguh sungguh saat memberikan layanan pendidikan,” ujar Japar.
Ia mengungkapkan, di sekolahnya, praktik siswa tidak naik kelas masih diterapkan dalam kondisi tertentu. Salah satunya terhadap siswa yang tidak mengikuti proses belajar lebih dari satu bulan sehingga proses pembelajarannya tidak tuntas.
Japar menilai penerapan kebijakan tersebut juga perlu ditempatkan dalam Kurikulum sistem pembelajaran tuntas yang saat ini diterapkan di sekolah. Dengan demikian, perhatian terhadap hasil belajar menjadi tanggung jawab bersama siswa, guru, dan orang tua.
Sementara itu, Kepala SDN 2 Cieunteung sekaligus fasilitator literasi daerah, A Heru Sujud SPd, melihat wacana tersebut dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Dia menyinggung capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) yang mengalami penurunan sebagai salah satu hal yang perlu menjadi perhatian.
Menurut Heru, persoalan hasil belajar tidak cukup dijawab hanya dengan keputusan mengenai naik atau tidak naik kelas. Ada aspek lain yang perlu dipastikan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat.