Pemkot, kata dia, menyerahkan produk perencanaan yang dimiliki untuk kemudian menjadi bahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Dari awal kita usul ditangani sama provinsi, kita juga selalu koordinasi, selalu ada asistensi. Ini produk yang kita punya, perencanaannya, desainnya,” jelasnya.
Menurut Hery, ketika memasuki tahap pelaksanaan, tetap terdapat proses evaluasi dan penyesuaian.
Baca Juga:Pohon Mahoni di Mangkubumi Kota Tasikmalaya Tumbang Mendadak, Lalu Lintas Sempat Buka TutupIni 25 kegiatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya
Termasuk jika terdapat perubahan anggaran yang membuat sebagian pekerjaan harus dipangkas, digeser atau disesuaikan.
Ia juga menyebut koordinasi dilakukan dengan UPTD wilayah yang menangani jalan tersebut di tingkat provinsi.
“Sababaraha kali ka UPTD Wilayah 5,” katanya.
Untuk keseluruhan pekerjaan, anggaran yang disebut Hery berada di kisaran Rp12 miliar dengan panjang penanganan sekitar enam kilometer.
Ruas pekerjaan tersebut dimulai dari sekitar simpang Lanud, berlanjut ke arah flyover hingga kawasan Jembatan Cilose.
Sementara itu, persoalan drainase di Cimerak justru memperlihatkan bahwa pekerjaan jalan tidak berhenti pada urusan aspal.
Ketika badan jalan dibongkar untuk membangun atau memperbaiki saluran, fungsi irigasi yang selama ini digunakan warga ikut menjadi taruhan.
Sebelumnya, warga dalam musyawarah di GOR Dua Saudara Purbaratu, Senin (5/10/2026), meminta saluran dibuat lurus dan dilengkapi pintu air.
Baca Juga:Bukan Sekadar Jual Motor, Niaga Redja Abadi Layani 75 Ribu Konsumen Honda Priangan TimurKewenangan Berlapis, KKMP Kota Tasikmalaya Buka Komunikasi hingga Pemerintah Pusat
Ketua RW 01 Sukaasih, Undang Maskur, mengatakan sistem buka-tutup dibutuhkan agar aliran air dapat disesuaikan.
Ketika debit tinggi, pintu dapat dibuka untuk mengantisipasi genangan. Sebaliknya, saat kondisi normal, aliran dapat dikendalikan agar kebutuhan air wilayah hilir tetap terjaga.
Warga juga mengkhawatirkan perubahan jalur saluran dapat mengganggu distribusi air ke sejumlah wilayah, termasuk area persawahan dan kolam.
Tokoh masyarakat setempat, Zenzen Jaenudin, bahkan meminta bagian pekerjaan yang bermasalah dihentikan sementara sampai persoalan teknisnya jelas.
“Yang tidak ada masalah silakan dilanjutkan. Tapi yang ada masalah jangan dipaksakan,” ujarnya. (rezza rizaldi)