“Awalnya ketika kami membangun sudah ada klausul yang menentukan bahwa diberikan kesempatan selama dua tahun dengan insentif sebesar Rp6 juta,” ujarnya.
Karena itu, para mitra berharap BGN tidak terburu-buru menerapkan perubahan skema insentif. Mereka meminta adanya ruang dialog agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kondisi para pengelola dapur di lapangan.
“Kalau perlu kami ini diajak rembuk untuk menentukan sebuah keputusan. Jangan sampai kebijakan yang diubah justru berdampak terhadap mitra,” katanya..
Baca Juga:Paskibra MAN 1 Tasikmalaya Raih Tiga Gelar di LKBB Gelora 4UPI Tasikmalaya Perkuat Kompetensi Guru SD Berbasis Budaya dan Digital
Ucu menegaskan, para mitra selama ini membangun dapur SPPG secara mandiri dari nol. Menurutnya, pembangunan dan operasional dapur tidak menggunakan anggaran negara atau APBN secara langsung, melainkan berasal dari modal pribadi mitra, termasuk melalui pembiayaan perbankan.
“Notabene kami setiap mitra membangun dari nol. Kami bukan menggunakan anggaran dari negara atau APBN. Kami murni menggunakan anggaran pribadi,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dapur SPPG juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seiring dengan tuntutan pelayanan dan standar yang harus dipenuhi, para mitra masih harus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari perbaikan fasilitas, penambahan peralatan hingga melengkapi administrasi.
“Kalau insentif tersebut diubah, dampaknya cukup besar. Banyak dapur yang harus terus diperbaiki. Kami harus memperbaiki dapur lebih profesional, alat-alat harus ditambah dan kelengkapan administrasi juga harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Menurut Ucu, besaran insentif memiliki kaitan dengan kemampuan mitra dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dapur SPPG. Karena itu, perubahan skema insentif perlu dihitung secara matang agar tidak mengganggu keberlangsungan operasional.
“Untuk anggaran itu sendiri tergantung dari insentifnya. Makanya kami mengajukan agar dikaji ulang,” katanya..
Dia menambahkan, para mitra yang membuka dapur SPPG harus menyiapkan modal sejak awal. Sebagian di antaranya bahkan harus berhubungan dengan lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dapur.
Baca Juga:Soal Kasus Siswa SMAN 3 Tasikmalaya, Gubernur Jabar Minta Kepsek Jangan Ragu BertindakDugaan Bullying Siswa SMA di Kota Tasikmalaya, Sekolah Ungkap Awal Mula Perkara
“Untuk membuka dapur ini bukan dana segar. Bahkan banyak yang berkaitan dengan perbankan,” ujarnya.
Atas rencana perubahan insentif tersebut, para perwakilan mitra berencana melayangkan surat audiensi kepada pimpinan BGN. Audiensi tersebut akan dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus menyampaikan kondisi yang dihadapi para mitra di lapangan. Mereka berharap BGN dapat membuka ruang pembahasan sebelum kebijakan baru diterapkan.