CIAMIS, RADARTASIK.ID – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr H Wihaji SAg MPd meminta 5.000 kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Ciamis memperkuat pencegahan stunting hingga tingkat keluarga. Penguatan tersebut dilakukan melalui pendampingan yang terukur, berbasis data, dan dimulai sejak sebelum pasangan memiliki anak.
Hal itu disampaikan Wihaji saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis di Gedung KH Irfan Hielmy, Kompleks Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026). Dalam kegiatan Temu Kader TPK sekaligus Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, serta Balita (3B), Wihaji juga meresmikan penguatan peran TPK dan menyampaikan rencana penerapan panduan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan keluarga yang lebih terstruktur.
Wihaji mengapresiasi kerja keras 5.000 personel TPK di Kabupaten Ciamis yang dinilai menjadi garda terdepan dalam memahami kondisi dan dinamika masyarakat hingga tingkat keluarga.
Baca Juga:Portal Papayan-Cikalong Dipersoalkan, Pengusaha Minta Truk Legal Tak DibatasiBangun Sinergi dengan KPAID, Kemenag Kabupaten Tasikmalaya Siapkan Formulasi Tangani Bullying di Madrasah
“Tugas kader TPK tidak mudah, kadang diomeli, kadang ditolak, bahkan kehujanan, tetapi tetap bekerja. Inilah para pahlawan keluarga,” katanya dalam sambutannya, Selasa (29/9/2026).
Untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pendampingan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan memberlakukan SOP baru. Salah satu poinnya mengatur pembagian beban kerja kader berdasarkan pemetaan keluarga yang jelas.
“Melalui skema ini, setiap petugas TPK akan memegang pemetaan data pendampingan yang jelas (who accompanies whom), yakni mendampingi sekitar 10 hingga 20 Keluarga Risiko Stunting (KRS),” ujarnya.
Menurut Wihaji, stunting merupakan persoalan multifaktorial sehingga penanganannya tidak cukup hanya dengan meningkatkan asupan gizi atau mengatasi keterbatasan ekonomi.
Faktor lingkungan, seperti keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang buruk, turut berpengaruh. Begitu pula faktor sosial, termasuk pernikahan dini, serta pola asuh yang kurang tepat, seperti pemberian makanan manis secara berlebihan kepada anak.
Karena itu, pencegahan harus dimulai dari hulu, bahkan sebelum pasangan memiliki anak.
“Sasaran pendampingan TPK difokuskan secara berjenjang, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga anak balita, dengan prioritas tertinggi pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujarnya.