Deni menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut semata-mata dibaca sebagai perebutan jabatan Ketua KADIN.
“Pak Asep tidak sedang mempersoalkan jabatan semata. Yang kami perjuangkan adalah marwah organisasi. Siapa pun yang menjadi ketua, prosesnya harus legitimate, transparan dan sesuai dengan aturan,” katanya.
Menurut Deni, penyelesaian polemik Mukota V penting agar persoalan prosedur tidak menjadi preseden dalam forum organisasi KADIN di daerah lainnya.
Baca Juga:Ini Alasan Persikotas Tak Pakai Stadion Wiradadaha Kota Tasikmalaya Sebagai Home BaseKisah Dua Mahasiswi Universitas Mayasari Bakti yang Menjadi Sarjana Pertama di Keluarga Berkat BSI Scholarship
“KADIN harus menjadi rumah bersama dunia usaha. Karena itu, setiap proses organisasinya harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada proses yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi,” harap Deni. (rezza rizaldi)