Uen mengakui, sebagian pengelolaan masih dilakukan secara manual. Padahal, kewajiban digitalisasi telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU).
“Belum, masih manual. Masih dalam uji petik dan sebagainya. Tapi anjuran sudah, karena dalam MOU diwajibkan untuk digitalisasi,” tambahnya.
Target dari pihak ketiga pun diakui belum sepenuhnya tercapai. Menurut Uen, ada vendor yang sudah mengalami kemajuan, tetapi ada pula yang masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Baca Juga:Tim Penataan Dadaha Tasikmalaya Berjalan Tanpa PimpinanAmir Mahpud: Gunting Pita Bukan Garis Finish!
Salah satu keluhan yang mencuat adalah keberadaan jukir liar. Selain itu, terdapat persoalan pembayaran oleh jukir yang disebut tidak sesuai dengan perjanjian.
“Masih belum tercapai. Ada yang tercapai, ada yang tidak. Gangguannya sama, masih banyak juru parkir liar,” jelasnya.
Kondisi tersebut bahkan disebut menjadi keluhan yang hampir sama antara vendor dengan UPTD Pengelolaan Parkir.
Artinya, digitalisasi belum otomatis membuat persoalan parkir menjadi digital pula. Di lapangan, persoalan lama seperti jukir liar dan ketidaksesuaian pembayaran masih ikut “parkir” dalam sistem yang sedang dibenahi.
Uen mengatakan pihaknya masih mencari formulasi penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu opsi yang tengah ditunggu adalah penegakan hukum atau gakum.
“Masih dicari. Insyaallah nanti ada gakum. Untuk waktunya nanti akan diinformasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Dishub bersama Kominfo terus melakukan evaluasi mingguan, termasuk memperbaiki jaringan dan perangkat. Langkah tersebut dilakukan agar digitalisasi parkir tidak sekadar menjadi perubahan alat pembayaran, tetapi benar-benar mampu memperbaiki pendataan dan pengawasan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya. (Rezza Rizaldi)