Pembangunan desa juga harus dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan sektor digital perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa.
Langkah tersebut sejalan dengan misi keempat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
“Amanah yang saudara emban memiliki peran yang sangat strategis, karena kemajuan Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa-desanya,” jelas Cecep.
Baca Juga:Konflik Eks HGU Wiria Cakra, SPP Cineam Tasikmalaya Minta Aparat Fokus Usut Dugaan Mafia TanahKades Tanjungbarang Cikatomas Tasikmalaya Dorong Solusi Terbaik Soal Portal, Dampaknya Harus Diperhitungkan
Karena itu, Kepala DPMD yang baru diharapkan mampu membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan tata kelola pemerintahan desa dinilai menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya masyarakat. Dengan pengelolaan yang semakin baik, pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu mempercepat pemerataan hingga tingkat desa.
Pelantikan 19 pejabat tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Tasikmalaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Para pejabat yang mendapat amanah diharapkan mampu menerjemahkan visi dan program kepala daerah ke dalam kinerja yang terukur serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Cecep menegaskan bahwa integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan keteladanan harus menjadi landasan utama setiap ASN dalam menjalankan tugas.
Melalui penguatan manajemen talenta dan penempatan ASN sesuai kompetensi, Pemkab Tasikmalaya berharap kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat. (ujg)