Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada menambahkan, kebutuhan CPNS tetap harus mengacu pada analisis kebutuhan pegawai.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengevaluasi komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar ruang fiskal tetap terjaga.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra sebelumnya juga menilai penyelesaian sekitar 1.855 PPPK paruh waktu sebaiknya menjadi prioritas apabila kemampuan anggaran memungkinkan.
Baca Juga:RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Kejar Kompetensi Saat Retribusi Terus TurunForum Leuwikeris Buka Fakta Eks HGU Wiriacakra di Cineam Tasikmalaya, Begini Katanya
Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, kebutuhan ASN memang tetap penting, tetapi kemampuan keuangan daerah masih menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan rekrutmen. (rezza rizaldi)