Menurutnya, pengawasan harus menjadi tanggung jawab bersama agar pelaksanaan SPMB berlangsung bersih dan tidak menimbulkan polemik tahunan.
“Edaran KPK kita sambut baik. Konsekuensinya semua pihak harus konsisten menjalankan aturan yang ada,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Riswan, memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB 2026/2027 kepada berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dan satuan pendidikan.
Baca Juga:Kuasa Hukum Terlapor Soroti Dugaan Pencurian ART, Pertanyakan Permintaan Damai hingga Rp200 JutaViral Dugaan Penganiayaan Mantan Majikan kepada ART di Tasikmalaya
“Kami sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari kepada sekolah-sekolah dan internal Dinas Pendidikan. Ada masukan dari DPRD dan kami berbagi informasi terkait pelaksanaan yang mulai berjalan,” kata Rojab.
Ia juga membenarkan bahwa surat edaran KPK telah disampaikan dan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan SPMB tahun ini.
Dengan pengawasan berlapis dari KPK, DPRD, Dinas Pendidikan hingga masyarakat, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan tidak lagi menjadi panggung tahunan bagi dugaan permainan teknis yang kerap berembus di tengah masyarakat.
Sebab, ketika akses pendidikan dipertaruhkan, transparansi tak boleh berhenti sebatas slogan di atas kertas. (rezza rizaldi)