Wisratno menjelaskan, PPN/DTO merupakan pernyataan pejabat berwenang sebagai bukti bahwa piutang negara atau daerah berkualifikasi macet telah dikelola secara optimal, namun masih menyisakan kewajiban karena penanggung utang tidak memiliki kemampuan membayar, tidak ada barang jaminan, atau sebab lain yang sah.
Penjelasan tersebut dinilai membantu peserta memahami posisi dan tanggung jawab instansinya masing-masing dalam pengelolaan piutang negara.
Kegiatan juga menghadirkan Juru Sita dan Pemeriksa Piutang Negara KPKNL Tasikmalaya, Uus Jaenudin dan Noberthus Happy Prajoko. Keduanya memaparkan praktik penagihan piutang sesuai aturan terbaru.
Baca Juga:GTRA Plus Siap Bongkar Permasalahan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya, Ini Kata Agustiana!!Kisruh di Desa Cayur Cikatomas Tasikmalaya, Agustiana: Lebih Baik SPP yang Disalahkan Ketimbang Ulama
Uus mengajak peserta mempelajari sekaligus menerapkan mekanisme eksekusi di lapangan sesuai regulasi yang berlaku agar pengelolaan piutang negara dapat dipahami lebih luas.
“Tidak ragu untuk bersinergi dan konsultasi dengan Seksi Piutang Negara KPKNL agar dapat mencapai tujuan,” katanya.
Sementara itu, Happy menjelaskan pengelolaan piutang negara memiliki landasan hukum yang kuat dan mencakup seluruh siklus, mulai dari timbulnya piutang, penatausahaan, penagihan hingga penghapusan.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap jenis-jenis piutang negara, termasuk aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Selain itu, kualitas piutang perlu dipantau mulai dari kategori lancar hingga macet sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang tepat.
Selama kegiatan berlangsung, suasana diskusi berjalan interaktif. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan berkonsultasi terkait kendala pengelolaan piutang yang dihadapi di instansi masing-masing.
KPKNL Tasikmalaya berharap kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder sehingga pengelolaan piutang negara ke depan semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan negara maupun daerah, dari tunggakan menjadi kontribusi pembangunan. (rls)
Istimewa