Terkait isu dugaan jual beli jabatan yang sempat beredar di publik, Dodo menegaskan pihaknya belum menerima laporan resmi. Namun, ia meminta agar isu itu tidak dianggap sepele dan harus dilakukan penelusuran.
“Kalau memang ada, harus ditelusuri. Jangan dibiarkan menjadi kabar liar tanpa tindakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan Komisi I DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. “Kalau kebijakan dijalankan sesuai aturan, tentu kami dukung. Tapi kalau ada penyimpangan atau tindakan yang tidak selayaknya dilakukan, itu akan kami evaluasi,” tegasnya.
Baca Juga:Viral Warga Pangandaran Sakit di Taiwan, Memelas Minta Dijemput ke Gubernur Jabar, Eh Ternyata BeginiRahasia Jabatan Abadi di Kota Tasikmalaya: Ketika Kursi Lebih Setia dari Kepala Daerah!
Dodo juga mengingatkan, tanggung jawab utama ada di tangan kepala daerah. Maka dari itu wali kota dan wakilnya harus bergerak juga untuk merespons dan menindaklanjuti polemik ini. “Wali kota harus cepat melakukan evaluasi. Kalau pembantunya salah dan dibiarkan, itu artinya ada pembiaran. Jangan sampai kesalahan birokrasi justru merusak citra pemerintahan,” tandasnya. (Rezza Rizaldi)