Ia mengatakan Bupati Garut sudah mengambil langkah dengan mengintruksikan SKPD untuk melakukan efesiensi anggaran. Program yang bersifat seremonial dan juga perjalanan dinas bisa dipangkas terlebih dahulu.
Nurdin menyampaikan, pemangkasan TKD sebesar Rp436 miliar itu setara dengan sekitar 11 persen dari total Pendapatan Kabupaten Garut sebelum pemotongan, yang mencapai Rp4,9 triliun. Ditambah kata Nurdin, adanya surat edaran Gubernur Jabar yang meminta Alokasi sekitar 7.5 persen atau Rp346 dari APBD digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
“Melihat kondisi saat ini, alokasi untuk infrastruktur di Garut mungkin hanya bisa di bawah Rp300 miliar,” katanya.
Baca Juga:Soal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang Juta
Kondisi serupa terjadi di Kota Banjar. Pemkot harus menyiapkan langkah efisiensi dan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Riany Dwi Setianingrum SSTP MSi, mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun opsi prioritas kegiatan yang akan tetap dijalankan.
“Jika tidak prioritas, maka nanti dievaluasi dan diefisiensi. Opsinya nanti kita sampaikan ke pimpinan,” ujarnya, Minggu (2/11/2025), melalui sambungan telepon.
Terkait tunjangan kinerja (tukin) atau TPP bagi ASN, Riany menyebut hal itu juga akan dikaji dan disampaikan kepada kepala daerah serta Sekda untuk menentukan apakah perlu ada penyesuaian.
“Ada beberapa opsi kita tawarkan kepada kepala daerah (Wali Kota Banjar) dan Sekda. Tentu mengandung risiko, mudah-mudahan tidak sampai dipotong (tukinnya),” tegasnya.
Riany menjelaskan, Pemkot Banjar berpotensi kehilangan dana transfer sekitar Rp160 miliar akibat kebijakan tersebut.
Namun, pihaknya masih menunggu penerbitan surat keputusan dari Kementerian Keuangan atau PMK yang biasanya terbit pada tahun berjalan.
“Dengan anggaran yang ada, mudah-mudahan optimal, efisien, dan efektif. Kalau keluhan mah pasti ada, seperti aduh kepotong jadinya. Was-was dan keresahan (para ASN) mah pasti ada,” tuturnya.
Baca Juga:Usai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas KebonwaruMasih Tak Percaya Bos Pasir Galunggung Ditahan, Netizen: Maenyak Loba Duit Dipenjara?
Sedangkan Pemkab Ciamis tercatat terkena efisiensi TKD sebesar Rp174,8 miliar untuk tahun anggaran 2026. Sekda Kabupaten Ciamis, Andang Firman Priyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi melalui efektivitas dan skala prioritas dalam penyusunan APBD 2026.
“Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan efektivitas dan penetapan skala prioritas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026,” katanya, Senin (27/10/2025).