“Pokoknya kita tekan terus, bisa kita berjalan tetap tapi tidak ada belanja modal. Bisa pemerintah berjalan tapi tidak bisa belanja yang lain, tidak ada belanja untuk publik,” ujar Cecep.
Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan, pemangkasan TKD ke Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 144 Miliar, kemungkinan berimbas pada TPP ASN. Meski dari total TKD yang dipangkas sebesar Rp 144 Miliar, yang paling berpengaruh ke Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 50 Miliiar.
“Sebetulnya kita belum bisa menentukan, ya mungkin saja nanti PAD kita naik, intinya kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita,” ucapnya.
Baca Juga:Soal Pinjaman Pemkab Tasik Rp 230 M, Hj Nurhayati Effendi: Hati-Hati Terpeleset!Warga Sinagar Kabupaten Tasikmalaya Gelar Doa Bersama untuk Endang Juta
Dirinya mengatakan, persoalan pemangkasan TKD tersebut, sedang dibahas oleh TAPD Kabupaten Pangandaran, termasuk apakah berimbas kepada TPP ASN. Namun yang jadi catatan, walaupun ada pemangkasan TKD, Pemkab Pangandaran tetap akan melakukan pembangunan.
“Infrastruktur tetap kita anggarkan, walaupun efesiensi akan lebih ketat lagi,” ujarnya.
Di Kota Tasikmalaya juga demikian. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, mengakui Pemangkasan TKD berdampak langsung pada sejumlah kegiatan yang sudah disusun bersama DPRD.
“Maka seluruh rencana anggaran, terutama yang bersumber dari DAU dan DAK, baik fisik maupun nonfisik, harus disesuaikan kembali,” terang Tedi, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, penyesuaian ini tak hanya menyentuh pembangunan infrastruktur, tapi juga kegiatan rutin di setiap SKPD. Masing-masing diminta meninjau ulang program prioritas yang benar-benar mendesak.
“Program unggulan wali kota dan wakil wali kota tetap menjadi acuan. Namun SKPD harus realistis, mana yang bisa dijalankan sekarang dan mana yang bisa ditunda,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan dana TKD ke Garut sebesar Rp436 miliar cukup berdampak pada program strategis. Ia mengatkaan informasi mengenai pemangkasan TKD diperoleh melalui surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada awal Oktober 2025.
Baca Juga:Usai Dilimpahkan ke Kejari Bandung, Bos Pasir Galunggung Kini Dititip di Lapas KebonwaruMasih Tak Percaya Bos Pasir Galunggung Ditahan, Netizen: Maenyak Loba Duit Dipenjara?
“Nilainya cukup besar, Rp436 miliar, dan dampaknya sangat berat bagi kita banyak program penting yang terancam tidak berjalan,” ucapnya.