TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah mematangkan arah pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi. Dalam RPJMD itu, akan fokus infrastuktur. Bahkan akan ada program prioritas selama dua tahun yakni pembangunan jalan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya, Drs Rudi Sonjaya Saehuri, MPd, menyampaikan bahwa visi besar RPJMD adalah mewujudkan Tasikmalaya yang religius islami, maju, adil, dan makmur.
Baca Juga:Doa dan Syukur untuk Bangsa, HUT GM FKPPI Kabupaten Tasikmalaya Gelar Pengobatan Gratis dan Pembagian SembakoTingkatkan Daya Saing Produk Lokal, Anggota DPRD Jabar Arip Rachman Sosialisasikan Perda Kewirausahaan Daerah
Rudi menjelaskan, salah satu prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur jalan yang ditargetkan berlangsung selama dua tahun ke depan. Program ini meliputi pembangunan dan rekonstruksi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
“Insyaallah dalam dua tahun mendatang, prioritas kita adalah pembangunan dan rekonstruksi jalan. Untuk pemeliharaan rutin sudah ada program tersendiri, jadi ini fokus pada perbaikan menyeluruh,” kata Rudi.
Selain infrastruktur jalan, sektor pendidikan juga mendapat perhatian, khususnya dalam pembangunan ruang kelas baru untuk menggantikan ruang yang rusak.
“Bidang pendidikan akan tetap menjadi fokus, terutama pembangunan ruang kelas yang kondisinya rusak,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemkab juga berencana membangun puskesmas dengan fasilitas rawat inap guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Sementara di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi juga masuk dalam agenda prioritas.
Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa pembahasan RPJMD 2025–2029 saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Kemarin, hari Rabu, sudah diproses di Kemenkumham. Berdasarkan tahapan sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2025, rancangan akhir setelah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus disampaikan ke DPRD,” terangnya.
Baca Juga:Transformasi Digital di Posyandu: Penerapan SIPPOS Tingkatan Efisiensi Pencatatan Kesehatan di TasikmalayaSewindu Galunggung Max Club Tasikmalaya Bersama Sera Sani Foundation Santuni 100 Anak Yatim dan Dhuafa
Ia menambahkan, dokumen RPJMD yang akan diajukan ke DPRD wajib dilengkapi lampiran hasil harmonisasi dari Kemenkumham. “Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita ajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” tutup Rudi. (ujg)