Menurutnya, kebijakan tersebut sudah final secara hukum, namun regulasi teknis di tingkat pelaksana masih belum tersedia secara jelas.
Ia menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima, hanya DKI Jakarta yang sejauh ini menyatakan kesanggupan mendanai kebijakan tersebut karena dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kuat.
Sedangkan untuk daerah seperti Garut, menurut dia, perlu dilakukan peninjauan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Baca Juga:Buktikan Kemampuanmu! Piala Persigar Hadir sebagai Seleksi Pemain Muda GarutCerita Setiawan, Pekerja Asal Garut yang Terlantar Berhari-hari di Hutan di Riau
Meski demikian, Hanny menegaskan bahwa sekolah swasta tetap siap mendukung pemerintah.
”Bagaimanapun kami hadir untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar,” tuturnya.
Namun, ia menambahkan, kolaborasi harus disertai kejelasan regulasi dan skema pendanaan yang adil.
Hanny juga menjelaskan, SD IT Al Bayyinah, seperti banyak sekolah swasta lainnya, menerapkan kurikulum ganda yang memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum agama.
Kombinasi ini membuat kebutuhan pembiayaan sekolah menjadi lebih besar, sementara dana dari pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mampu mengakomodasi seluruh program pendidikan.
”Kami membutuhkan dana salah satunya dari komite dan orang tua,” tuturnya. (Agi Sugiana)