“Bagaimana kami bisa percaya pada hasil PSU ini, jika pengawasnya saja tutup mata terhadap pelanggaran yang ada?” ungkap Waris.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap proses demokrasi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. (Diki Setiawan)