CIAMIS, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Ciamis bakal melakukan penyesuaian efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hal itu setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Tentunya SE Mendagri tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.
Baca Juga:Kecewa Kasus Korupsi Pertamax Pertamina, Beberapa SPBU Swasta Jadi Alternatif, Sayang di Tasikmalaya Belum Ada10 Rekomendasi Mobil Hemat BBM untuk Mudik Lebaran 2025: 1 Liter Bisa Tempuh Jarak 20 Kilometer
“Kita akan ada penyesuaian APBD TA 2025 untuk efisiensi anggaran pada perubahan. Makanya nanti di perubahan ada penegasan kebijakan tambahan atau kebijakan prioritas dari Bupati Ciamis terpilih,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi kepada radar, Minggu 2 Maret 2025.
Sektor yang diefisiensi anggaran APBD TA 2025 pada belanja pengadaan barang. Misalnya efisiensi anggaran untuk kendaraan dinas.
“Sedangkan untuk mobil dinas para camat memang melihat usianya kendaraan sudah belasan tahun, sehingga sudah layak diganti. Tentunya keputusan ini menunggu kebijakan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya yang bisa memposisikan APBD TA 2025 Ciamis,” ujarnya.
Lalu, ketika ditanya apakah efisiensi anggaran APBD Kabupaten Ciamis TA 2025 ada untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Pemkab Ciamis sudah menyiapkan anggarannya. Tinggal nantinya menunggu cara kerja samanya, menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) seperti apa. “Anggaran untuk MBG sudah kita simpan, tinggal juklak-juknis saja,” katanya.
Walaupun sudah disiapkan, untuk angka anggaran MBG belum bisa disampaikan. Yang penting kebijakan untuk APBD danai MBG terakomodir.
“Program MBG ini prioritas kebijakan pemerintah daerah. Karena ada nilai fungsi dan manfaat yang besar untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.(riz)