TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dilihat dari kinerja keuangan bank yang langsung diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Kantor OJK Tasikmalaya mencatat pertumbuhan positif industri BPR dan BPRS di wilayah Priangan Timur.
Hal ini tercermin dari peningkatan indikator-indikator keuangan di sektor perbankan.
Periode bulan Juni 2024 secara year on year, aset BPR dan BPRS Priangan Timur tercatat sebesar Rp 3.308,25 miliar, mengalami peningkatan sebesar 24,61 persen (yoy).
Peningkatan dimaksud juga diikuti oleh peningkatan kinerja pembiayaan yang tercermin dari kenaikan penyaluran kredit/pembiayaan sebesar 20,27 (yoy) menjadi Rp 2.758,30 miliar, namun dengan risiko pembiayaan yang terpantau meningkat pada rasio NPL 13,81 persen.
Baca Juga:Lagi Cari Pekerjaan? Yuk Datangi Agriculture Job Fair 2024 Polbangtan BogorSudah Buka, Inilah Daftar Menu Warung Murah di Kota Tasikmalaya, Harga Mulai dari Rp 5.000 Hingga Rp 10.000
Kinerja perhimpunan dana juga mengalami peningkatan tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 9,03 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 1,906,31 miliar.
Kepala OJK Tasikmalaya Melati Usman menilai, potensi ekonomi di Tasikmalaya dan Priangan Timur masih sangat terbuka untuk berkembang.
”Hal ini terlihat dari potensi alam berupa sawah, kebun, dan peternakannya. Selain itu, potensi wisata di wilayah Priangan Timur sangatlah besar. Mulai dari pegunungan sampai dengan pantai yang dapat menarik banyak wisatawan yang hadir yang dapat memutarkan perekonomian daerah,” terangnya kepada Radartasik.id saat wawancara eksklusif di ruangannya, Kamis, 1 Agustus 2024.
Selain itu, potensi untuk garmen atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak bermunculan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Adapun strategi OJK dalam mendorong ekonomi di Priangan Timur adalah dengan melakukan Business Matching, yaitu permodalan untuk UMKM yang belum mendapatkan modal dipertemukan dengan bank penyalur KUR.
Kemudian melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), desa wisata, ekosistem keuangan inklusif (EKI), ekosistem produk pesantren inklusif keuangan syariah (EPIKS). (Fitriah Widayanti)