INDIHIANG, RADSIK – Merespons masukan publik akan kondisi HZ Mustofa yang sudah terbilang apik, Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menekankan tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) melakukan sinkronisasi. Apalagi, belakangan muncul ke permukaan kesan tidak kompak dari internal Pemkot Tasikmalaya berkenaan rencana penempatan booth yang diperuntukan bagi pedagang.
Maka, perlu segera mengharmonisasi konsep final dalam menata HZ Mustofa dan sekitarnya agar publik mendapat kepastian serta kejelasan. “Kami menekankan harmonisasi secepatnya, kan sudah ada tim koordinasi. Salah satunya itu kan untuk mengkombinasi, harmonisasi konsep-konsep yang ditawarkan setiap OPD dikolaborasikan melalui bentuk penataan. Supaya publik segera ada kejelasan, seperti apa konsep final menata kawasan ini,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi usai rapat badan anggaran di ruang paripurna, Senin (10/10/2022).
Menurutnya, kegaduhan di awal rencana pembangunan dan proses pekerjaan sudah terbayar dengan hasil metamorfosa di HZ Mustofa. Publik pun kini menanyakan apa selanjutnya dalam upaya menata PKL dan problematika lain di kompleks perdagangan dan jasa itu.
Baca Juga:Empat Parpol TereliminasiMA IPNU Tasik Mulai Panaskan Mesin
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
“Supaya akhirnya produk informasi yang pasti, kebijakan yang sudah fix dan harus disampaikan ke masyarakat secara jelas. Sekarang semua kan sudah puas dengan hasil rekonstruksi fisiknya, kemudian publik sudah melangkah ke pertanyaan selanjutnya, what next? PKL bagaimana,” kata Ketua Fraksi Gerindra itu.
Pihaknya pun memiliki gambaran ketika terjun ke lapangan langsung. Dimana, rencana pemkot menempatkan booth pedagang di sana sudah memiliki gambaran. Di ruas kanan pedestrian dengan jumlah rencana 48 booth.
“Namun, itu juga kan belum selesai dalam artian ada selisih data PKL antara dan dinas dan himpunan pedagang. Itu kita tekankan segera dipastikan supaya tidak ada kesimpang siuran jumlah yang terakomodir. Apalagi, secara teknis fisik infrastruktur, Dinas PUTR ternyata punya pandangan lain akan rencana itu. Jadi mohon semua difikskan dulu konsepnya oleh tim koordinasi,” beber Andi.